BNPB Dukung Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional Bromo-Tengger-Semeru

SIDOARJO - Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat sensitif terhadap dampak bencana. Tidak dapat dipungkiri, potensi kerugian sektor parisiwata yang terdampak bencana sangat tinggi. Kerugian juga dialami oleh masyarakat di sekitarnya, seperti daerah-daerah penyangga yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah.

Sebagai penyumbang devisa negara tertinggi kedua, sektor pariwisata menjadi prioritas nasional yang didukung dengan fokus penguatan dan pengembangan aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memandang bahwa diperlukan penguatan pada sektor pariwisata dalam bidang kebencanaan yang mencakup penguatan kapasitas hingga infrastruktur. Dalam hal ini, potensi kerugian yang ditimbulkan dari kejadian bencana dapat diminimalkan. 

Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana (PERB) BNPB tengah menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) di kawasan pariwisata. Salah satu sasaran wilayah kajian yang sedang dalam proses penyusunan adalah adalah Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS) di Provinsi Jawa Timur.

Upaya tersebut mendapatkan respons positif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur Dadang Iqwandy, ST, MT turut mengapresiasi dukungan BNPB dalam penyusunan KRB maupun kegiatan lainnya guna meningkatkan penguatan penanganan bencana. 

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat menyambut positif dan mengapresiasi dukungan BNPB dalam penyusunan KRB yang sangat membantu Jawa Timur dan kabupaten yang berada di wilayah BTS,” ujar Dadang dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Risiko Bencana Kawasan Pariwisata Wilayah Barat Bromo-Tengger-Semeru, Kamis (9/9).

“Tidak hanya KRB, dukungan kegiatan lainnya di Provinsi Jawa Timur turut membuat bidang kebencanaan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) ke-11 di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang sebelumnya hanya 10. Hal ini menjadi bukti bahwa upaya penanganan bencana menjadi hal yang penting dalam segala sektor kinerja di daerah,” lanjutnya.

Penyusunan KRB melalui FGD menjadi salah satu strategi pemulihan sektor pariwisata yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan penyusunan dokumen KRB Kawasan Pariwisata BTS. Dokumen yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat menjadi dokumen yang lengkap yang didukung organisasi perangkat daerah terkait.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memandang kajian yang dilakukan oleh BNPB sangat bermanfaat sebagai salah satu bentuk nyata kolaborasi antar kementerian/lembaga. Seperti kajian terdahulu di kawasan pariwisata Danau Toba, Likupang dan Borobudur pada tahun 2020, Kajian Risiko Bencana Kawasan BTS ini tentunya juga akan menjadi input dalam penguatan dan pengembangan kawasan pariwisata yang aman bencana.

Abdul Muhari, Ph.D. 

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan