BNPB Dorong UMKM Lakukan Rencana Keberlanjutan Usaha di Saat Krisis dan Bencana
02 Mar 2022 09:45 WIB
Foto : Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo membuka acara Fasilitasi Lembaga Usaha Usaha dalam Penanggulangan Bencana - BCP, di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Rabu (2/3). (Theophilus Yanuarto)
MATARAM – Di tengah kondisi krisis maupun bencana, baik bencana alam dan non-alam, dampak yang dihadapi juga dirasakan pada sektor perekonomian. Contohnya pada masa pandemi Covid-19, data Bank Indonesia menyebutkan 87,5 persen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terdampak kondisi tersebut.
Situasi yang dihadapi para UMKM ini dapat berdampak domino ke setiap lini sehingga pada akhirnya menganggu kualitas hidup masyarakat. Menyikapi kondisi yang masih dihadapi saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah dan sektor swasta, dalam penyusunan rencana keberlanjutan usaha atau business continuity plan (BCP).
Hal tersebut disampaikan Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo pada acara bertajuk ‘Fasilitasi Lembaga Usaha dalam Penanggulangan Bencana’ yang berlangsung di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (2/3).
Pangarso menyampaikan bahwa sekarang masyarakat sedang dihadapkan pada bencana non-alam, yaitu pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung dua tahun. Ia mengatakan, UMKM pun terkena dampak dari pandemi ini.
“Sebanyak 51 persen pelaku UMKM meyakini kemungkinan besar bisnis yang dijalankan hanya akan bertahan 1 sampai 3 bulan ke depan. Sebanyak 67 persen pelaku UMKM mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat, dan 75 persen merasa tidak mengerti bagaimana membuat kebijakan di masa krisis,” ujarnya.
Hanya 13 persen pelaku UMKM yakin bahwa mereka memiliki rencana penanganan krisis dan menemukan solusi untuk mempertahankan bisnis mereka.
Latar belakang ini mendorong BNPB melakukan kegiatan BCP sebagai strategi atau proses penyusunan sistem pencegahan dan kuratif dalam rangka mengurangi atau menghindari dampak terjadinya krisis terhadap aktivitas bisnis yang normal.
“Rencana strategis BCP menekankan pada fungsi sumber daya manusia atau sumber daya aset agar tetap berjalan di tengah-tengah krisis,” kata Pangarso di hadapan 60 peserta dari perwakilan peserta dari BPBD di wilayah NTB, UMKM, sektor swasta atau BUMN serta media massa.
Lebih lanjut, Pangarso mengatakan bahwa tujuan BCP ini adalah untuk memperkecil efek peristiwa yang dapat mengganggu operasional perusahaan, mengurangi risiko kerugian keuangan, serta meningkatkan kemampuan organisasi dalam proses pemulihan sesegera mungkin dari suatu peristiwa yang mengganggu tersebut.
“Melalui BCP juga dapat membantu memperkecil biaya yang berhubungan dengan peristiwa yang mengganggu tersebut dan mengurangi risiko yang berhubungan dengan itu,” tambahnya.
Panitia penyelenggara dari Direktorat Kesiapsiagaan BNPB mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi kesiapan sektor swasta, khususunya UMKM, dalam melindungi dan menyelamatkan aset usaha di masa-masa awal krisis di samping yang utama tentunya adalah menyelamatkan nyawa diri sendiri dan keluarga.
Kesiapan ini sebagai upaya dini dalam mempertahankan proses bisnis bila masih berjalan, atau menghidupkan kembali proses bisnis bila dimungkinkan segera setelah bencana terjadi. Di samping itu, kesiapan tersebut bertujuan juga untuk mendapatkan kembali aset-aset yang hilang atau rusak akibat bencana untuk mendukung berjalannya proses bisnis.
Hadir sebagai narasumber pada acara terkait BCP antara lain dari Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB, Direktorat Kesiapsiagaan BNPB dan praktisi BCP.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
