BNPB Dorong Komitmen Pemda Sulsel Implementasikan Rencana Penanggulangan Bencana

JAKARTA – BNPB mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan penyusunan rencana penanggulangan bencana. Pesan tersebut disampaikan Plt. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati saat bertemu dengan Wali Kota Makassar dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (3/6).

Rencana penanggulangan bencana (RPB) ini merupakan rujukan kepada pemerintah daerah (pemda) dalam penanggulangan bencana, khususnya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. BNPB berharap dokumen yang disusun oleh pemda dapat terintegrasi pada perencanaan pembangunan daerah. Melalui RPB yang terintegrasi tersebut, ketangguhan atau resiliensi masyarakat dapat terwujud, baik pada pra, saat dan pascabencana. 

Tak hanya itu, BNPB mendukung RPB dapat dipahami dan dilakukan oleh pemangku kepentingan dan multipihak di daerah, seperti TNI, Polri dan lintas kedinasan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. 

RPB merupakan langkah lanjutan dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2044 yang telah disahkan Presiden RI Joko Widodo. Presiden mengesahkan dokumen tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Selain RIPB, arahan Presiden pada pentingnya mitigasi dan pencegahan serta standar pelayanan minimum penanggulangan bencana. 

Saat beraudiensi dengan kepala daerah, BNPB sekaligus mensosialisasikan RIPB sebagai rencana induk jangka panjang dan rencana nasional (renas) penanggulangan bencana. Dokumen yang saling terkait ini menjadi rujukan kepada pemerintah daerah dalam menerjemahkan perencanaan penanggulangan bencana maupun perencanaan pembangunan  di masing-masing daerah. 

Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh. Ramdan Pomanto menyambut baik penguatan perencanaan pembangunan yang memasukkan komponen RPB. Pemerintah kota telah menekankan pada pentingnya penanggulangan bencana. Di bawah kepemimpinannya, Kota Makassar memiliki unggulan sebagai kota pertama yang membangun Carester (Care and Rescue Center). Carester ini dipusatkan pada 3 lokasi dengan memadukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas Kesehatan dan dinas sosial. 

Ramdan juga sangat memperhatikan aspek kebencanaan di wilayah, salah satunya kebijakan pada mitigasi dan adaptasi. Terkait dengan penyusunan RPB daerah, ia berharap BNPB untuk memberikan pendampingan sehingga dokumen yang dihasilkan dapat mendukung resiliensi daerah. 

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang berkomitmen dalam kampanye Making Cities Resilient. Komitmen yang digagas PBB tersebut telah dipraktekkan Kota Makassar sejak tahun 2013. BNPB akan terus mendukung komitmen pemerintah kota sebagai kampanye kepada kabupaten dan kota lain di Sulsel. Bersama dengan kota-kota lain di dunia, resiliensi menjadi pondasi dalam pembangunan daerah yang tangguh menghadapi bencana, aman dan berkelanjutan. 

Selain bertemu Wali Kota Makassar, BNPB bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani. Ia menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung dokumen ini terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah. Gani menambahkan, perlu sosialisasi dengan baik hasil penyusunan RPB kepada semua pihak.

“Regulasi ini harus dibumikan. Dipastikan pada RPJMD dan Bappedanya,” ucap Gani di Kantor Gubernur Sulsel.

Provinsi Sulsel memiliki 10 jenis ancaman bencana, sedangkan di Kota Makassar teridentifikasi 6 jenis bencana yang pernah terjadi. Di tingkat provinsi, dokumen RPB telah disusun pada 2014 lalu dan sedang dalam proses peninjauan. Pemutakhiran dokumen akan selesai pada Juli 2021 nanti. 

Bersamaan dengan dilakukannya audiensi kepala daerah, BNPB menyelenggrakan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan RPB. Bimtek yang berlangsung di Kota Makassar, 31 Mei – 4 Juni 2021 dihadiri oleh 28 perwakilan dari BPBD dan Bappeda di tingkat provinsi, kabupaten dan kota wilayah Timur Indonesia. 

Dr. Raditya Jati

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan