BNPB dan Bank Dunia Bahas Peluang Kerjasama di Tahun 2016

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bank Dunia bertemu di Jakarta pada hari ini (6/1). Kepala BNPB Willem Rampangilei dan perwakilan Bank Dunia membahas peluang kerjasama di tahun 2016. Di samping peluang kerjasama, pertemuan ini mendiskusikan bagaimana pengalaman baik seperti pascabencana tsunami Aceh, gempabumi  dan erupsi Merapi Yogyakarta dapat direplikasikan di daerah bencana lain di Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi budaya dan lingkungan setempat.  

Di sisi lain, Willem mengharapkan dukungan Bank Dunia terutama di bidang teknis pada fase prabencana dan pascabencana, yaitu pengurangan risiko bencana (PRB) serta  rehabilitasi dan rekonstruksi. Willem mencontohkan mengenai upaya penguatan PRB, khususnya mengantisipasi periode rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini.

Sementara itu, Tim Ahli Lingkungan Bank Dunia Ann J. Glauber memberikan penjelasan mengenai hasil kajian Bank Dunia pada kerusakan dan kerugian akibat karhulta pengaruh El Nino tahun 2015. Menurut Ann, kerugian mencapai Rp 221 triliun atau setara dengan lebih dari dua kali lipat biaya pascabencana tsunami Aceh. Dampak jangka panjang karhutla, seperti pada kesehatan, mencapai lima kali lebih besar daripada dampak polusi harian terburuk di Kota Beijing, Cina. 

Sehubungan dengan karthutla, “BNPB sedang dipersiapkan upaya pencegahan berbasis masyarakat dalam mengatasi karthutla saat memasuki musim kering yang mungkin terjadi lebih cepat”, papar Willem. BNPB telah menyusun upaya pelibatan pemerintah daerah setempat, masyarakat dan dunia usaha, termasuk kelompok-kelompok masyarakat dengan mencanankan Relawan Pencegahan Hutan dan Kebakaran. Pencanangan ini dijadwalkan dimulai pada Februari tahun ini. 

Perwakilan Bank Dunia yang hadir pada saat audiensi dengan Kepala BNPB, antara lain Task Team Leader Rekompak George Soraya, Senior Disaster Risk Management Specialist Iwan Gunawan, dan perwakilan lain, Ruby Mangunsong dan Azrin Rasuwin.

Bank Dunia telah berkontribusi dalam konteks penanggulangan bencana, seperti pada saat rekonstruksi bencana gempabumi dan tsunami Aceh (2004) dan gempabumi Yogykarta (2006). Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Bank Dunia, masyarakat dan pemerintah mampu membangun kembali rumah warga yang rusak dengan jumlah 300.000 unit dalam kurun waktu 18 bulan. Sementara itu, pascabencana erupsi Merapi 2010, hampir  3,000 keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana di sekitar Merapi berhasil dimukimkan kembali ke tempat yang lebih aman dan dilengkapi fasilitas livelihood. Capaian ini tercatat dalam rekor MURI tahun 2014 sebagai “Relokasi Permukiman Terbanyak dan Tercepat di Indonesia yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan tanpa gejolak sosial”. Prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara masyakarakat, BNPB, Kementerian PU, Pemerintah Daerah, dan didukung oleh Bank Dunia dan negara-negara mitra pembangunan international.