BNPB, BSN dan UGM memperjuangkan ISO Community-based Landslide Early Warning System di Edinburgh

Edinburg - Bencana gerakan tanah memiliki sebaran yang cukup luas di Indonesia maupun seluruh dunia. Berdasarkan data BNPB Tahun 2015, terdapat sekitar 15 juta penduduk yang berpotensi terancam bahaya gerakan tanah. Upaya mitigasi bencana gerakan tanah dapat dilakukan secara struktural maupun non-struktural. Mitigasi secara struktural antara lain melalui penataan geometri lereng, perkuatan maupun perlindungan lereng, dan perbaikan sistem drainase, yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu tindakan relokasi tidak mungkin dilaksanakan untuk semua penduduk yang tinggal di daerah rentan gerakan tanah. Pada kondisi ini, upaya pengurangan risiko bencana yang efektif adalah dengan mitigasi non-struktural melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan penerapan sistem peringatan dini.

Penerapan sistem peringatan dini sejalan dengan Kerangka Aksi Sendai 2015-2030 dengan 4 (empat) prioritas dalam pengurangan risiko bencana. Dimana prioritas ke-4 menekankan peningkatan kesiapsiagaan untuk dapat merespon bencana secara efektif, yaitu dengan menerapkan sistem peringatan dini sederhana berbiaya murah dan meningkatkan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana alam di tingkat lokal dan nasional.

Menurut UNISDR (2006) suatu sistem peringatan dini yang lengkap dan efektif terdiri atas empat unsur kunci yang saling terkait, mulai dari (1) pengetahuan tentang risiko, (2) pemantauan dan layanan peringatan, (3) penyebarluasan dan komunikasi, hingga (4) kemampuan merespons. Selanjutnya 4 unsur kunci ini dikembangkan menjadi 7 sub-sistem peringatan dini bencana gerakan tanah berbasis masyarakat, yang meliputi (1) analisis risiko; (2) desiminasi dan komunikasi; (3) pembentukan tim siaga bencana; (4) pembuatan panduan operasional evakuasi; (5) penyusunan peta dan rute evakuasi; (6) pemantauan, peringatan dini dan geladi evakuasi; (7) membangun komitmen otoritas lokal dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan sistem. 7 sub-sistem ini secara generik dapat diterapkan pada bencana sedimen lainnya seperti banjir, banjir bandang dan aliran debris, tetapi isi/panduan nya harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bencana.

Pada The 2nd Plenary Meeting of ISO/TC 292 di Bali pada bulan Desember 2015, Indonesia mengusulkan RSNI Sistem peringatan dini gerakan tanah, untuk menjadi standar internasional ISO dengan judul Security and resilience--Community-based landslide early warning system. Berdasarkan hasil balloting New Work Item Proposal (NWIP) untuk ISO/TC 292 Community- based landslide early warning system pada tanggal 10 Juni 2016, telah mendapat persetujuan positif dari 19 negara, tidak ada negara yang memberikan voting negative, 18 negara abstain dan 12 negara berkomitmen untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, Indonesia  secara aktif mengirimkan delegasinya selama proses penyusunan ISO berlangsung dan pada pertemuan ISO TC-292 di Edinburgh 5-9 September 2016 mengirimkan delegasi Indonesia terdiri dari Prof. Dwikorita Karnawati (Rektor UGM) sebagai ketua delegasi, Lilik Kurniawan (Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB selaku Ketua Komtek 13-08), I Nyoman Supriyatna (Kepala Pusat Perumusan Standar BSN), Teuku Faisal Fathani (UGM), Wahyu Wilopo (UGM) dan Firza Gozalba (BNPB). Acara ISO-TC292 tahun ini di laksanakan di City Chamber of Edinburgh yang dihadiri oleh 43 negara sebagai anggota P-member standard dan 14 negara sebagai O-member. Pengajuan standar ISO ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi komunitas dan pemangku kepentingan di seluruh dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan upaya mitigasi sebelum bencana, dan mampu memberikan response yang tepat dan cepat saat bencana terjadi.