Beberapa Poin Hasil Diskusi dan Arahan Evaluasi 1 Tahun Penanganan Covid-19

JAKARTA – Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2021 pada hari keempat mengangkat topik evaluasi satu tahun penanganan Covid-19 di Indonesia. Diskusi pada hari ini, Selasa (9/3) menghasilkan beberapa poin dan arahan yang diharapkan menjadi penanganan yang efektif. 

Sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo kasus pertama pada awal Maret 2020 lalu telah genap satu tahun perjalanan penanganan Covid-19. Penanganan selama ini telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga terhadap upaya penanganan yang lebih efektif. Daya tahan, respons, semangat  dan gotong royong dibutuhkan segenap masyarakat untuk dapat mengakhiri pandemi.

Pada hari keempat Rakornas PB, beberapa poin pembelajaran dan strategi pemerintah melalui Menko Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Desa dan Kepala BNPB disampaikan pada sesi diskusi pagi. Salah satunya langkah-langkah percepatan penanganan Covid-19, yang berjalan seiring dengan pemulihan ekonomi melalui beragam stimulus dan insentif. Dukungan untuk UKM, korporasi dan dorong konsumsi serta ekspor tersebut membuat tren ekonomi membaik dan kontraksi ekonomi mendangkal serta sikap semakin optimis bahwa ekonomi segera rebound.

Di samping itu, penanganan kesehatan pun dilaksanakan dengan optimal dari hulu ke hilir. Saat ini Indonesia termasuk negara yang memberikan vaksin kepada warga negara dengan jumlah harian termasuk paling besar di Asia dan dunia. Dukungan pelaksanaan PPKM mikro dari kementerian dan lembaga berjalan sangat baik, yang didukung oleh inisiatif serta kepemimpinan dari pemerintah daerah. 

Langkah-langkah ini memberikan harapan bahwa penangan Covid berada dalam jalur yang benar. Peran media dalam edukasi masyarakat didukung oleh TNI-Polri yang melakukan giat peningkatan kedisiplinan di tingkat tapak membuat proses perubahan perilaku semakin ter-internalisasi. 

Berikut ini beberapa poin yang perlu diperhatikan bersama untuk percepatan penanganan Covid-19 yang lebih efektif. 

Pertama, PPKM mikro terbukti bisa menekan laju kenaikan kasus di daerah dan nasional. Data puncak kasus aktif bulanan menunjukkan korelasi yang beriringan dengan persentase keterisian tempat tidur isolasi dan ICU di Rumah sakit, jumlah kematian pasien dan jumlah kematian dokter dan nakes. Saat mulai dilaksanakannya PPKM mikro, terjadi penurunan yang signifikan terhadap jumlah kasus aktif sehingga BOR RS, kematian dokter dan kematian pasien juga berkurang sangat drastis

Direktif:

a. Oleh sebab itu, pemerintah daerah didorong untuk terus melaksanakan PPKM di daerah-daerah prioritas, dan bagi daerah yang belum melaksanakan PPKM agar segera melaksanakan PPKM agar laju kasus secara nasional dapat ditekan secara signifikan. 

b. Posko tingkat Desa/Kelurahan dan RW/RT agar tetap dipertahankan dan melibatkan sumber daya lokal (karang taruna, PKK, babinsa/babinkamtibmas, dsb), khususnya dalam mendukung wilayah2 yang menetapkan kebijakan PPKM mikro. 

c. Pimpinan daerah agar memberdayakan segenap kemampuan dari entitas masyarakat termasuk pihak TNI-POLRI, swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan adat dengan semangat gotong-royong dalam mensukseskan PPKM mikro. Termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan sumberdaya keuangan yang ada termasuk dana desa dan fasilitas lain dari pemerintah.

Kedua, vaksinasi disegerakan tapi disesuaikan dengan ketersediaan dosis yang ada sehingga kesinambungan pemberian vaksin dapat terjaga. Saat ini vaksinasi sudah bukan lagi program tetapi harus menjadi GERAKAN. Kita harus bangga bahwa saat ini Indonesia menjadi salah satu negara terdepan dalam pelaksanaan vaksinasi di Asia bahkan dunia. 

Direktif:

Pemerintah daerah wajib melaksanakan dan mensukseskan Gerakan Vaksinasi Nasional dan serta mendukung sepenuhnya target pemerintah untuk bisa segera menyelesaikan vaksinasi nasional agar tercapai kondisi herd immunity. 

Ketiga, UU Kekarantinaan kesehatan saat ini mewajibkan tanggung jawab negara dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat sangat besar bahkan hingga ke hewan ternak. Hal ini terkadang menjadi penghalang penerapan kondisi kekarantinaan yang ketat dalam kondisi darurat.

Direktif:

Agar regulasi yang ada mampu menjamin pelaksanaan pengendalian wabah dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat secara efektif, diperlukan penyempurnaan regulasi yang mampu menjawab arahan Presiden dalam pembukaan Rakornas PB 2021 yaitu kecepatan respons agar penyelamatan jiwa masyarakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya

Keempat, praktik implementasi di lapangan memberikan gambaran bahwa leadership sangat penting untuk didukung dengan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Inisiatif masyarakat seperti Kampung Tangguh, Kampung Tegap dan lain-lain harus diapresiasi dan dimotivasi dengan reward yang akan membuat pelaksanaan disiplin protokol kesehatan bisa berkelanjutan.

Direktif:

Pemimpin daerah agar benar-benar bisa menjadi ujung tombak dalam pengendalian Covid-19 di daerah masing-masing, mengoptimalkan inisiatif masyarakat hingga di tingkat administrasi terkecil dengan memanfaatkan norma-norma dan kearifan lokal sesuai karakteristik daerah masing-masing.

Esok (10/3) masih akan berlangsung diskusi dalam rangka Rakornas PB 2021. Topik pembahasan hari kelima mengenai tata kelola, desentralisasi dan penganggaran serta ditutup dengan penghargaan BNPB kepada para pihak bagian dari pentaheliks penanggulangan bencana.

Dr. Raditya Jati

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan