Apel Operasi Pemeliharaan Kondisi Pasca PB Asap

Pekanbaru (4/4)_Kepala BNPB DR.Syamsul Maarif,M.Si dan Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachmad, menjadi inspektur upacara peralihan masa transisi tanggap darurat ke masa pemeliharaan kondisi pasca penanggulangan bencana asap Riau di Lanud TNI Roesmin Nurjadin (4/4). Dalam pidatonya Kepala BNPB menyampaikan ucapan terima kasih kepada Satgas Penanggulangan Asap Riau 2014. "Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada Satgas yang dalam penanganan bencana dinyatakan berhasil oleh Presiden" ucapnya. Presiden memberikan arahan agar memelihara kondisi pasca penanggulangan bencana asap. "Sesuai arahan Presiden untuk kendali operasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan dikendalikan penuh oleh Gubernur Riau, dibantu potensi daerah yang ada dalam operasi Pemeliharaan kondisi pasca penanggulangan bencana asap" tambahnya. Dalam hal ini BNPB akan membantu biaya maintenance dalam operasional seperti penyewaan helikopter, penambahan pasukan dari Jakarta dan sebagainya. Prediksi BMKG pada bulan Mei sampai dengan September,Riau akan mengalami kekeringan.  BNPB akan memberikan pendampingan untuk mengirimkan pasukan yg lebih banyak sejumlah 2.500 personil untuk membantu pemprov Riau dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. "Kebakaran hutan dan lahan bukanlah persitiwa alam, tetapi peristiwa yang terjadi akibat ulah tangan manusia" ucap Syamsul Maarif. Keberhasilan pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah capaian kinerja semua pihak.  Kepala BNPB
yang juga dansatgas mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain Gubernur Riau, serta dukungan pemerintah daerah, Menkokesra, TNI AD,AU dan AL, Polri dalam penegakkan Hukum,Manggala agni dan BKSDA, BMKG,BPPT dan
2 perusahaan yang telah membantu helikopter dalam pemadaman, serta
Masyarakat dan relawan. Sementara itu arahan Gubernur Riau yang diwakilkan oleh wagub Riau mengatakan Gubernur memerintahkan bupati dan walikota agar membantu mencegah kabakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing. Dalam hal ini Pemprov Riau siap membantu apabila dibutuhkan dan siap turun ke wilayah. Posko provinsi, kab/kota tetap dilanjutkan untuk
Menjaga dan memelihara keadaan ini. Serta ucapan terima kasih kepada BNPB presiden RI dan pemerintah pusat disampaikan oleh wagub.Pencegahan untuk perusakan hutan juga dilakukan. Apabila yang melanggar akan dikenakan sanksi pada pejabat dan para pelakunya. Sanksi minimal 6 bulan untuk pejabat, untuk pelaku usaha minimal 5 tahun dan denda 20 Milyar. Targetnya selanjutnya, Wagub akan menbentuk satgas transisi dan pemulihan, sampai tanggal 9 April dan akan mempersiapkan struktur organisasi baru. Pusatin dan Humas BNPB