Antisipasi Banjir, Kepala Daerah Saling Berkoordinasi

JAKARTA - Kepala BNPB setelah mengatasi longsor di Banjarnegara, tiba di Stasiun Gambir pagi ini, pukul 07.30 WIB, langsung memimpin rapat antisipasi banjir Jakarta di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta (15/12). "Bencana tidak boleh menghalangi pelayanan publik, tidak boleh terhalang kepentingan politik" ucap Syamsul Maarif. "Masalah MCK juga menjadi perhatian untuk pengungsi" tambahnya. Setiap kepala daerah memaparkan kendala dan kesiapannya menghadapi banjir yang diprediksi akan masuk musim hujan diawal tahun 2015. Rapat ini juga membahas koordinasi pintu air, situ, sungai yang mengalir dan menghubungkan antar kota yang menyebabkan banjir. Rapat dihadiri Menteri PU, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta, serta kepala daerah penyangga Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Bogor dan kementerian lembaga terkait lainnya. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama meminta BNPB membuat SOP pertanggungjawaban untuk anggaran darurat."Kita punya dana 100 milyar untuk biaya tak terduga" ucapnya. Kedepannya bantuan berbentuk kartu debit seperti atm. "Tidak lagi perlu berbentuk beras, indomie dan sebagainya. Akan kami siapkan di 2016" tambahnya. Dalam hal ini, Sekretaris Utama BNPB menjawab pertanyaan akuntabilitas dalam keadaan darurat. "Pertanggungjawaban mengenai dana darurat sudah di atur dalam Perka Kepala BNPB No.6A" ucap Dody Ruswandi. Menteri PU juga menyampaikan agar kepala daerah saling koordinasi dan jangan ada duplikasi. "Jika ada kendala, PU akan membantu mengatasinya" tegas Basuki Hadi Muljono. (acu).