Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

102 Kabupaten Kekeringan, BNPB Siapkan 75 Milyar Rupiah

Dilihat 346 kali
102 Kabupaten Kekeringan, BNPB Siapkan 75 Milyar Rupiah

Foto : 102 Kabupaten Kekeringan, BNPB Siapkan 75 Milyar Rupiah ()

NTB - Kekeringan selalu berulang setiap tahun. Kekeringan adalah suatu keniscayaan karena ketersediaan air yang ada memang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan air penduduk. Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sudah defisit air sejak lama. Saat musim kemarau di wilayah tersebut terjadi defisit air sekitar 20 milyar meter kubik. Bahkan berdasarkan kajian Bappenas (2003), di Jawa ada 92 Kabupaten/Kota yang memiliki defisit air selama 1-8 bulan, dimana 38 Kabupaten/Kota mengalami defisit air lebih dari 6 bulan dalam setahunnya. Itulah yang menyebabkan kekeringan pasti terjadi.   Saat ini, kekeringan telah melanda 16 provinsi meliputi 102 Kabupaten/Kota dan 721 kecamatan di Indonesia hingga akhir Juli 2015. 111 ribu hektar lahan pertanian juga mengalami kekeringan. Diperkirakan kekeringan akan meluas. Berdasarkan analisis BMKG dan LAPAN, pada bulan Juli – November 2015 kondisi iklim di wilayah Indonesia terutama yang berada di bagian selatan khatulistiwa dipengaruhi El Nino Moderate, bahkan pada November 2015 akan berpeluang menguat. Kondisi ini akan memberikan efek pada tingkat intensitas dan frekuensi curah hujan akan semakin berkurang dan bahkan kemungkinan awal musim penghujan 2015/2016 di beberapa wilayah akan mengalami kemunduran.   16 provinsi yang mengalami kekeringan adalah Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bengkulu, Papua, NTB, NTT, Sumsel, Sulsel, Lampung, Riau, Kalsel, Kalteng dan Bali. Kekeringan paling banyak terjadi di Jateng, Lampung, Jabar, Jatim, Sumsel, dan NTB.   Untuk mengatasi kekeringan jangka pendek, BNPB menyediakan Rp 75 milyar. Dana ini sebagian besar digunakan untuk membantu BPBD dalam penanganan darurat kekeringan dengan distribusi air bersih dengan tangki air, perbaikan pipa, dan pembangunan bak-bak penampungan air. Penanganan jangka panjang memerlukan upaya yang menyeluruh perbaikan kualitas lingkungan dan pembangunan infrastruktur keairan. Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB
Penulis


BAGIKAN