BNPB dan BPS inisiasi Sistem Informasi Geospasial Terintegrasi

BOGOR – Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Pusat Statistik merencanakan Sistem Informasi Geospasial terintegrasi. Pembahasan perencanaan diselenggarakan dengan difasilitasi oleh United Nations Population Funds (UNFPA) di Bogor pada Kamis (21/3).

 

Saat ini terdapat sejumlah sistem informasi geospasial namun belum terintegrasi dengan baik. Tantangan yang dihadapi yaitu data dan informasi yang valid untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan, baik pada masa pra, tanggap darurat dan paska bencana. Diakui bahwa beberapa kementerian/lembaga sudah memiliki sistem informasi geospasial masing-masing, dengan demikian perlu untuk diintegrasikan dalam sebuah portal geospasial yang akan menjadi rujukan bersama dari para pemangku kepentingan.

 

Integrasi sistem dibutuhkan supaya memudahkan semua pihak dalam mengambil keputusan dan menghasilkan keputusan yg tepat karena dari referensi yang sama. Statisi Utama Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Aryago Mulya menawarkan pada empat komponen yaitu standarisasi data, teknologi i formasi dan panduan operasional serta kebijakan regulasi bersama. Dalam konteks kebutuhan data, Aryago menjelaskan bahwa setiap lembaga sudah punya aturan sendiri dalam pengumpulan data. Sementara itu, perwakilan UNFPA Indonesia Richard Makalew mengatakan,”Dibutuhkan _national standard framework_ pendataan yang terintegrasi dalam sebuah sistem.” 

 

Kepala Bidang Data BNPB Hermawan Agustina mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan baseline data, khususnya sejak saat masa pra bencana. Hal tersebut dibutuhkan agar bisa digunakan untuk menghitung secara cepat dampak wilayah yang terdampak bencana. Namun demikian, sistem terintegrasi ini nantinya dapat mencakup pada setiap fase penanggulangan bencana, yaitu pra, saat dan pascabencana. Hermawan mencontohkan salah satu sistem informasi yang sudah dimiliki BNPB yaitu : Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan Indonesia Disaster Rapid Assessment (InDRA), sedangkan untuk data spasial sudah ada portal khusus geoportal.

 

Integrasi sistem ini nantinya diharapkan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementrian PU dan Perumahan Rakyat dan kementerian terkait lain.

 

Humas BNPB

Related posts