PEJABAT BPBD ADALAH PEJABAT LUAR BIASA
08 Okt 2013 07:05 WIB
Foto : PEJABAT BPBD ADALAH PEJABAT LUAR BIASA ()
Dalam konferensi pers yang diadakan setelah Pembukaan Peringatan Bulan Peringatan Risiko Bencana 2013 pada Senin, 7/10/2013 siang di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) DR. Syamsul Maarif, Msi., mengatakan, “Masyarakat merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 80% yang langsung mengatasi kejadian bencana adalah masyarakat itu sendiri, sedangkan sisanya ditangani oleh pihak luar masyarakat. Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas melalui garda depan penanggulangan bencana, seperti masyarakat, BPBD, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Selain itu media massa diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar muncul masyarakat yang tangguh bencana.”
Pada saat konferensi pers ini Syamsul Maarif didampingi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muh. Amin, SH. M.Si.; Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho; Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Dody Ruswandi; Deputi Logistik dan Peralatan BNPB, Dewina Nasution, dan Inspektur Utama BNPB, Bintang Susmanto.
Syamsul Maarif menceritakan bahwa para pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sering diganti oleh para kepala daerah. Bila ada pergantian kepala daerah maka pejabat-pejabat di BPBD diganti semaunya oleh kepala daerah yang baru padahal pejabat BPBD itu telah ditingkatkan kapasitasnya di bidang kebencanaan. Seharusnya para pejabat BPBD ini tidak diganti semaunya karena mereka adalah “pejabat luar biasa” yang berbeda dengan jabatan-jabatan lainnya. Pejabat BPBD sering menangani kondisi-kondisi luarbiasa atau kedaruratan bencana yang harus paham mengenai pengetahuan dan ketrampilan kebencanaan. Apabila pejabat BPBD tidak paham kebencanaan maka penanganannya akan tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu.
Menyinggung pendanaan untuk penanggulangan bencana Syamsul Maarif memaparkan bahwa dana yang dikelola BNPB adalah Rp 3 Trilyun per tahun, sedangkan kebutuhan dananya adalah Rp 30 Trilyun per tahun. Jumlah anggaran tersebut jauh dari yang dibutuhkan. Apalagi, hanya sekitar 5% dari pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota yang penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya 1%. Daerah lainnya malah kurang dari 1%. Dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2009-2014 tercantum dana PB mencapai 13,5 Trilyun yang dikelola oleh 13 Kementerian/Lembaga (K/L).
Khusus untuk Provinsi NTB, Syamsul Maarif merinci dana siap pakai dari BNPB yang telah disalurkan kepada NTB antara lain:
• Operasional penanganan bencana banjir di Pulau Sumbawa pada 2013 sebesar Rp250 juta.
• Bantuan untuk pencarian korban bencana gempa tektonik di Kabupaten Lombok Utara, NTB, pada 25 Juni 2013, sebesar Rp500 juta untuk operasional, dan makanan siap saji senilai Rp1,6 miliar lebih.
• Dana operasional penanggulangan bencana untuk Korem 162 Wira Bhakti di Lombok Utara sebesar Rp136 juta.
• Bantuan untuk bencana gelombang pasang di Kabupaten Bima sebesar Rp413 juta lebih pada 21 Juli 2013, dan 18 Agustus 2013 disalurkan bantuan untuk korban banjir dan puting beliung di Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp560 juta lebih.
• Bantuan untuk penanggulangan bencana kekeringan di 10 kabupaten/kota di NTB, kerja sama dengan Kementerian PU, dengan total bantuan Rp4,9 miliar pada 13 Oktober 2013.
• Jumlah total bantuan bencana untuk Lombok Barat tahun ini mnecapai Rp8,6 miliar.
Ini dana siap pakai, dan tadi juga ada bantuan tenda dan lainnya, dan semua itu merupakan keterlibatan pusat untuk penanggulangan bencana di daerah.
Syamsul Maarif menegaskan, “Saya tidak memandang besar kecilnya kejadian bencana dan jumlah korban bencana, tapi semua bencana tetap kami perhatikan.”
Puncak Peringatan Bulan PRB 2013 ini dipusatkan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 7 -11 Oktober 2013 degan tema “Pengurangan Resiko Bencana sebagai Investasi Menuju Ketangguhan Bangsa”. Tujuan Peringatan Bulan PRB ini adalah untuk membangun kesadaran bersama dan mampu membangun dialog serta mengembangkan jejaring antar pelaku PRB. Secara khusus, kegiatan ini dapat mensinergikan kegiatan sektoral sehingga dapat dijadikan ajang pembelajaran bersama bagi pelaku PRB seluruh Indonesia. Pelaksanaan kegiatan dalam rangkaian acara ini dilakukan di Hotel Lombok Raya, GOR 17 Desember Turida, Perpustakaan Universitas Mataram, Gedung Sangkareng Kantor Gubernur NTB, Desa Lembar Kab. Lombok Barat dan Kec. Sikur Kab. Lombok Tengah, serta Desa Cemare dan Desa Labuan Tereng Kab. Lombok Barat. Acara ini diikuti oleh lebih dari 1.300 orang yang berasal dari bupati/walikota, perwakilan BPBD tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, Forum PRB tingkat provinsi dan kabupaten/kota, lembaga non pemerintah, pemerintah Provinsi NTB, dan para undangan lainnya.(dp).
