Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

Pascabencana Garut, Kepala BNPB Beri Bantuan Tanggap Darurat

Dilihat 112 kali
Pascabencana Garut, Kepala BNPB Beri Bantuan Tanggap Darurat

Foto : Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi terdampak banjir dan tanah longsor di Kampung Dayeuh Handap, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Garut, Jawa Barat, Selasa (19/7). (Komunikasi Kebencanaan BNPB/Danung Arifin)



GARUT – Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto, S.Sos.,M.M. menyerahkan bantuan dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Selasa (19/7). Penyerahan dukungan logistik diberikan secara simbolis kepada warga terdampak. 

Bantuan ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Hal tersebut disampaikan Suharyanto saat berada di Kampung Dayeuh Handap, Sungai Cipeujeuh, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, salah satu wilayah terdampak. 

"Pada masa tanggap darurat ini kebutuhan dasar pengungsi dan masyarakat terdampak ini, harus betul-betul dapat terpenuhi," ujarnya. 

Barang logistik yang diberikan berupa makanan dan non-makanan, antara lain beras 5kg sebanyak 325 paket, air mineral gelas 325 dus, mie instan 300 dus, paket lauk abon 400 paket, sarden 420 kaleng, matras dan selimut masing-masing 100 lembar.

Selain itu, BNPB juga memberikan bantuan dana siap pakai sebesar Rp250 juta. Dana tersebut diperuntukkan selama masa tanggap darurat yang berlaku selama 14 hari. Masa tanggap darurat melalui Keputusan Nomor 362/KEP.415-BPBD/2022 tanggal 16 Juli 2022 berlaku sejak 16 Juli hingga 29 Juli 2022.

Sebelum meninjau lokasi terdampak, Suharyanto memberikan arahan memgenai upaya tanggap darat. Di hadapan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Kepala BNPB menekankan pada keselamatan rakyat sebagai prioritas utama, salah satunya pemenuhan kebutuhan dasar. 

"Masyarakat yang terdampak jangan semakin sengsara," pesannya. 

Selanjutnya Suharyanto mengatakan, penerimaan bantuan untuk diatur dengan baik. Bantuan harus dikoordinasikan dan diyakinkan dapat tersalurkan. 

Kepala BNPB menambahkan masa tanggap darurat dapat disesuaikan sampai kondisi pascabencana betul-betul pulih. Selain itu, pendataan dampak bencana harus dilakukan dengan baik dan cepat, khususnya yang sangat penting saat memasuki masa transisi darurat ke pemulihan. 

"Pendataaan harus cepat, mana rumah yang perlu dibantu untuk diperbaiki, mana infrastruktur yang harus segera diperbaiki," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Garut menyampaikan terima kasih atas dukungan personel dan bantuan BNPB maupun BPBD Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat Garut yang tertimpa musibah. 

Berdasarkan pemutakhiran data yang diterima Pusdalops BNPB, Senin (18/7), pukul 18.30 WIB, sebanyak 6.314 kepala keluarga (KK) atau 19.546 jiwa terdampak dan 242 KK atau 785 jiwa di antaranya mengungsi. Pengungsian tersebar di 9 titik kecamatan.

Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut masih melakukan pemutakhiran data kerugian material, seperti rumah dan fasilitas umum terdampak.


Abdul Muhari, Ph.D. 

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Penulis


BAGIKAN