Optimalkan Pelayanan Publik dalam Penanggulangan Bencana Memperkuat Ketangguhan Bangsa
30 Sep 2022 14:43 WIB
Foto : Seminar dan Launching Laporan Hasil Kajian Kebencanaan yang diselenggarakan secara hybrid di Jakarta, Kamis (29/9). (Komunikasi Kebencanaan BNPB/M. Arfari Dwiatmodjo)
JAKARTA –Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyelenggarakan kegiatan seminar Kebencanaan pada Kamis (29/09) bertempat di Hotel Orchardz-Industri, Jakarta. Seminar ini bertajuk “Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Penanggulangan Bencana (Alam dan Non-Alam) sebagai Upaya Penguatan Ketangguhan Bangsa”. Kegiatan seminar ini merupakan upaya diseminasi kajian mengenai pengawasan pelayanan publik dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang telah dilakukan Ombudsman RI sebagai upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Ketua OMBUDSMAN Republik Indonesia Mokhammad Najih dalam pembukaan acara mengatakan, Kegiatan penanggulangan bencana ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik kepada masyarakat. Selama tahun 2022, Ombudsman RI melaksanakan kajian berkaitan dengan Pengawasan Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dan berdasarkan hasil kegiatan permintaan informasi dan turun lapangan ke beberapa lokasi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Aceh, Riau dan beberapa daerah lain, Ombudsman RI menemukan beberapa hal yang memerlukan atensi mulai dari pada tahapan pra bencana seperti pencegahan bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan, kesiapan lembaga dalam menghadapi bencana, misalnya kesiapan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, koordinasi antar instansi terkait serta partisipasi masyarakat.
“Pada tahap tanggap darurat, Ombudsman RI juga mendapatkan temuan berkaitan dengan kewenangan, fungsi, dan peran masing-masing institusi, mekanisme pengelolaan bantuan dari pihak ketiga, penentuan status bencana, dan pendataan masyarakat terdampak bencana dan sebagainya. Dalam tahapan penyelesaian laporan kajian ini, Ombudsman RI telah melakukan beberapa kali kunjungan ke instansi terkait, permintaan informasi berkelanjutan kepada ahli dan melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pihak-pihak terkait, guna memaksimalkan penyelesaian laporan kajian tersebut. Diharapkan dengan seminar dan penyampaian hasil kajian sistemik Ombudsman RI ini dapat memberikan informasi terkait dengan penyelenggaran penanggulangan bencana yang sudah ada dan berjalan hingga saat ini. Serta dapat mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahap pra-bencana dan tanggap darurat dapat berjalan secara efektif dan efisien.” Ujar Najih.
Sementara itu, Deputi Logistik dan Peralatan Zahermann Muabezi mengatakan negara Indonesia dikenal dengan istilah Ring Fire, istilah tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang rawan terhadap bencana alam. Tingginya kejadian bencana menimbulkan dampak kerugian dan jatuhnya korban. Maka upaya Penanggulangan bencana di Indonesia perlu dilaksanakan secara komprehensif, lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara memahami ancaman (hazards) dan mengurangi kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.
"Perbaikan di setiap elemen terus dilakukan, guna mencapai optimalnya pelayanan publik terkait penanggulangan Bencana, dibutuhkan pembinaan, pengawasan dan standarisasi penyelenggaraan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi. BNPB dan BPBD diharapkan terus melakukan kolaborasi, khususnya di tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Semoga kegiatan ini makin meningkatkan kolaborasi dan koordinasi.”ujar Zahermann.
Kegiatan seminar ini mengundang narasumber Dr. Johanes Widijantoro (Anggota Ombudsman RI), Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana Dr. Ir. Agus Wibowo (BNPB), Ketua Unit Kajian Strategis Satgas Covid-19 I Nyoman Gde Agus dan Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan Togap Simangunsong. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 67 peserta yang berasal dari Kementerian dan lembaga.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
