Memperingati Bulan PRB, BNPB Memperkuat Partisipasi Daerah dalam Agenda Bali untuk Resiliensi dan Harmonisasi Perencanaan PB di Daerah
15 Okt 2022 01:54 WIB
Foto : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB berkolaborasi dengan SIAP SIAGA menyelenggarakan diskusi panel secara daring dan luring dengan tujuan sebagai bentuk sosialisasi, tindak lanjut dari Agenda Bali untuk Resiliensi dan akselerasi penerapan SPM sub-urusan bencana di daerah. (Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana)
BALIKPAPAN - Kesuksesan pertemuan Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (Global Platform for Disaster Risk Reduction/GPDRR) ke-7 pada 23-28 Mei 2022 di Nusa Dua, Bali, menghasilkan dokumen keluaran “Agenda Bali untuk Resiliensi” (Bali Agenda for Resilience). Salah satu rekomendasi dari dokumen ini adalah pentingnya mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan perencanaan dan pendanaan di tingkat pusat dan daerah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB berkolaborasi dengan SIAP SIAGA menyelenggarakan diskusi panel secara daring dan luring dengan tujuan sebagai bentuk sosialisasi, tindak lanjut dari Agenda Bali untuk Resiliensi dan akselerasi penerapan SPM sub-urusan bencana di daerah.
Kegiatan diskusi panel terbagi atas 2 sesi, yaitu diskusi panel pertama tentang Partisipasi Daerah dalam Implementasi Agenda Bali untuk Resiliensi”. Kemudian dilanjutkan diskusi panel kedua tentang Harmonisasi Instrumen Perencanaan Penanggulangan Bencana di Daerah di Balikpapan merupakan rangkaian peringatan bulan pengurangan risiko bencana (14/10)
Sesi diskusi dibuka oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati. Dalam sambutannya, diangkat kembali mengenai butir-butir rekomendasi Agenda Bali untuk Resiliensi dan komitmen Indonesia untuk mengarusutamakannya di nasional serta menggaungkannya di level regional dan global. Diskusi panel pertama membahas tentang pengintegrasian Agenda Bali untuk Resiliensi ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan dimoderatori oleh Valentinus Irawan dari SIAP SIAGA.
Diskusi panel ini mendiskusikan topik-topik resiliensi berkelanjutan, peningkatan investasi PRB untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan, konvergensi PRB-API-kerusakan lingkungan-wabah penyakit dan risiko-risiko sistemik lainnya, dan pembangunan budaya resiliensi berkelanjutan di tingkat keluarga dan masyarakat. Panelis dari sesi ini berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Diah Lenggogeni), Kementerian Dalam Negeri (Frederick Simatupang), serta Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB (Dr. Udrekh). Selain panelis, sesi juga diwarnai oleh komentar penanggap dari Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Ambrosius Kodo) dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda (Suwarso).
Kemudian, diskusi panel kedua membahas tentang berbagai instrumen perencanaan dalam penanggulangan bencana seperti dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB), Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB), Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), Rencana Kontingensi (Renkon), Rencana Operasi (Renops), Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), dll.
Diskusi panel terfokus pada topik-topik seputar proses bisnis dari instrumen-instrumen ini, keterkaitan antar instrumen, dan bagaimana mengintegrasikan semua instrumen ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Sesi ini dimoderasi oleh Pratomo Cahyo Nugroho (BNPB) serta menghadirkan panelis dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur (Nurmala) dan BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Danang Samsu). Sama seperti sesi sebelumnya, sesi kedua ini juga diwarnai oleh tanggapan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang (Patria Dwi Hastadi) dan Ir. Sugeng Triutomo, DESS.
Dua diskusi panel di atas diharapkan dapat memberikan beberapa rekomendasi lebih lanjut untuk mengimplementasikan Agenda Bali dan visi resiliensi berkelanjutan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, hasil diskusi diharapkan akan dapat lebih mendorong berbagai instansi pemerintah daerah dan mitra non-pemerintah, lembaga usaha, LSM, lembaga komunitas, perguruan tinggi dan media dalam mendorong pelaksanaan pengelolaan risiko bencana yang lebih baik di Indonesia. Sebagian dari hasil diskusi juga akan dimanfaatkan untuk memperkaya laporan Mid-term Review SFDRR.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
