Empat Jam Rapat Bersama Komisi VIII DPR, Doni Konsisten Tak Lepas Masker
15 Jul 2020 05:40 WIB
Foto : Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (KOMBEN BNPB/Danung Arifin)
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo beserta jajaran melakukan Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, guna membahas evaluasi kinerja dan anggaran program penanggulangan pandemi COVID-19 di komplek Senayan, Senin (13/7).
Rapat tersebut sebelumnya dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto kemudian diteruskan oleh Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily dengan didampingi Wakil Ketua Ihsan Yunus, Wakil Ketua Laksyada TNI (purn) Moekhlas Sidik dan dihadiri sebanyak 49 anggota Komisi VIII DPR, baik yang hadir secara langsung maupun melalui video conference.
Dalam rapat tersebut, kehadiran peserta sengaja dibatasi untuk mengurangi kepadatan dan kerumunan orang di dalam ruangan. Hal itu juga dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya potensi penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.
Beberapa bangku ditata dan dilabeli tanda silang sebagai aturan yang disesuaikan agar tidak diduduki peserta rapat. Jarak antar tempat duduk peserta diatur kurang lebih satu meter.
Adapun hal-hal terkait protokol kesehatan yang diterapkan selama rapat berlangsung patut diapresiasi. Meski dalam kondisi yang tidak biasa, namun hal itu tidak mengurangi esensi dari keseluruhan rangkaian rapat.
Seluruh peserta rapat dapat dengan baik menyimak paparan, arahan dan aktif bertukar pendapat terkait isu dan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Rapat berjalan dengan lancar tanpa kendala.
Selama empat jam mengikuti rapat itu, Doni Monardo yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga menunjukkan sikap konsisten tidak membuka masker hingga selesai rapat.
Hal itu dilakukan Doni sebagai upaya untuk melindungi diri dan orang lain dari COVID-19. Selebihnya, dia juga ingin menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya mengenakan masker selama pandemi.
"Hari ini saya dari datang sampai sekarang tidak lepas masker. Jadi mulai datang masuk ruangan ini sampai dengan sekarang tidak lepas masker," tutur Doni disambut tepuk tangan peserta rapat.
Dalam kesempatan yang sama, Doni juga menunjukkan beberapa masker cadangan yang dikantonginya ke hadapan peserta rapat.
Dari beberapa masker cadangan tersebut, kemudian Doni menyinggung cerita ketika melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily dan rombongan Meteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri Kesehatan di Kabupaten Merauke beberapa waktu lalu.
Dia mengenang langkah baik Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily yang secara spontan membagi masker cadangan kepada para wartawan saat melakukan wawancara. Menurutnya langkah yang dilakukan Ace harus mendapat apresiasi dan patut dicontoh.
"Kemarin Pak Ace di Merauke memberikan masker kepada wartawan yang bertanya kepada Bapak Menko PMK Muhadjir Effendy. Kita tidak cukup hanya membawa satu masker, ini saya membawa banyak masker (cadangan)," jelas Doni.
Selain bicara mengenai masker, Doni juga menekankan pentingnya mencuci tangan dan jaga jarak sebagai upaya untuk memutus penyebaran COVID-19. Doni mengakui, jaga jarak merupakan hal yang mudah diucapkan, akan tetapi sulit dilakukan oleh masyarakat.
"Jaga jarak sangat mudah diucapkan, tetapi paling sulit dilakukan," kata Doni.
Menurut Doni, apa yang masih menjadi permasalahan di masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan tersebut dapat diperbaiki melalui pendekatan kearifan lokal dengan melibatkan peran serta tokoh-tokoh adat, pemuka agama, antropolog, sosiolog dan psikolog.
Hal itu perlu dilakukan untuk memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat tentang masalah COVID-19, sehingga melalui sosialisasi yang benar dan tepat sasaran diharapkan dapat lebih mendorong kesadaran masyarakat untuk berperan bersama menghadapi COVID-19.
Adapun rapat yang dilakukan secara terbuka untuk umum itu melahirkan beberapa kesimpulan dan komitmen ke depan meliputi pembahasan anggaran, pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP), peningkatan kapasitas uji PCR-Test untuk COVID-19 dan menggalakkan upaya sosialisasi pencegahan COVID-19 mepada masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal.
Kemudian rapat juga mendukung upaya penggunaan bahasa yang mudah dipahami masyarakat terkait kampanye COVID-19, memberikan jaminan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi, memastikan implementasi biaya rapid test sebesar Rp 150 ribu, mendorong masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan dan akselarasi penelitian atas vaksin anti virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 di Indonesia.
Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional
