BNPB Sosisalisasikan Hasil GPDRR 2022 kepada BPBD dan Bappeda Se-Jabar
20 Sep 2022 22:00 WIB
Foto : (Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB / Uut Triutami Handayaningsih)
CIREBON – Setelah digelar pada bulan Mei 2022 lalu, Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) menghasilkan tukuh rekomendasi agenda Bali untuk resiliensi berkelanjutan. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, saat penutupan GPDRR, Jumat (27/05/2022), di Bali Nusa Dua Convention Centre, Kabupaten Badung.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pengembangan Strategi melakukan sosialisasi hasil Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat (Jabar), pada Jumat lalu (16/9).
Selain hasil GPDRR, BNPB juga mensosialisasikan capaian Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) dan pengarusutamaan hasil tersebut dalam kebijakan serta strategi penanggulangan bencana.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon Khaerul Bahtiar, S.T. menyampaikan sambutan selamat datang. Khaerul menekankan bahwa Kota Cirebon tidak terlepas dari risiko bencana yang ada. Indeks Risiko Bencana mencatat Kota Cirebon berada di urutan nomor 67 pada tingkat nasional dan urutan 7 pada tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Oleh sebab itu, forum ini penting sekali dan sangat baik karena memudahkan kita semua berdiskusi untuk memetakan dan berdiskusi terkait penguatan langkah penanggulangan bencana,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina menegaskan komitmen DPR RI untuk memperkuat penanggulangan bencana di daerah, khususnya Kota Cirebon dan Jawa Barat.
“Bagi saya, jabatan adalah tanggung jawab. Membantu masyarakat merupakan wujud tanggung jawab Saya, salah satunya dengan mendorong sinergitas baik program ataupun kerjasama lintas pihak,” kata Selly.
Selain itu selly menekankan pemberian bantuan ke daerah harus tepat sasaran. Artinya perlu ada kajian mendalam dan perencanaan mengapa daerah perlu mendapatkan bantuan.
Dalam sambutan pembukaan, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana Dr. Agus Wibowo menyampaikan tentang kesempatan Indonesia sebagai tuan rumah GPDRR serta pentingnya integrasi perencanaan penanggulangan bencana dengan pembangunan daerah. Dirinya juga menyampaikan keterkaitan agenda global, capaian Indonesia dalam diplomasi kebencanaan, pentingnya keterkaitan perencanaan kebencanaan dengan perencanaan lain, hingga implementasi pada aksi–aksi daerah.
“Indonesia telah menjadi tuan rumah GPDRR dan mengusung sustainable resilience sebagai langkah ke depan penanggulangan bencana di Indonesia. Sustainable resilience tidak hanya menceritakan tentang komitmen Indonesia pada agenda global melainkan semangat mengangkat kepentingan nasional baik untuk disampaikan secara global ataupun untuk melaksanakan kebijakan dan strategi Penanggulangan bencana hingga ke tingkat masyarakat,” ujar Agus.
Selain itu, beliau menegaskan bahwa inisiasi Jawa Barat terkait dengan Jabar Resilience Culture harus diimbangi dengan aksi–aksi OPD. Terkait Jabar resilience culture province/JRCP, perencanaan jangka panjang Jawa Barat, hal ini perlu ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota di bawahnya.
"Tujuan utama dari RIPB yaitu Indonesia Tangguh 2045. Untuk mengarah kesana, standar pelayanan minimum (SPM) itu mesti dipenuhi, untuk menjadikan kabupaten/kota tangguh, otomatis menjadikan provinsi tangguh, sehingga kemudian Indonesia Tangguh dapat tercapai,” jelas Agus.
Menyambung paparan Agus Wibowo, Analis Ahli Madya Kementerian dalam negeri, Fredrick Simatupang menyampaikan pemutakhiran regulasi-regulasi di pusat sudah adaptif dengan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.
"Tentunya tugas dan wewenang BPBD harus diikuti oleh anggaran. Kami sudah mengusulkan pemutakhiran berkaitan dengan kegiatan pasca bencana karena selama ini anggarannya hampir tidak teralokasi,” jelas Fredrick.
Idam Rahmat selaku Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa kunci keberhasilan perencanaan dan penganggaran adalah dengan meyakinkan pengambil kebijakan bahwa penanggulangan bencana sangat penting.
“Justifikasi melalui informasi kejadian bencana terjadi dengan trend meningkat, serta aksi–aksi yang dilakukan harus secara gamblang dijelaskan dalam dokumen perencanaan. Jika itu dapat dipenuhi, mudah untuk meyakinkan pengambil keputusan,” tambah Idam.
Dalam kesempatan yang sama, tim teknis Direktorat PSPB dan PERB memberikan materi terkait dengan Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana. Antusiasme peserta sangat tinggi terkait dengan materi kedua dokumen ini, mengingat pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusunnya.
Kegiatan kali ini menyimpulkan beberapa poin di antaranya pentingnya peningkatan kapasitas daerah melalui bimbingan teknis dan kolaborasi nasional dengan daerah. Selanjutnya, tugas BPBD yang paling utama adalah komando ataupun koordinasi sehingga upaya kerjasama dengan OPD ataupun pemangku kepentingan non pemerintah harus senantiasa dikawal. Terakhir dan yang paling penting adalah isu penanggulangan bencana harus ada dalam setiap rencana pembangunan daerah.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
