BNPB Gelar Seminar Nasional untuk Perkuat Sistem Penanggulangan Bencana
14 Okt 2022 05:44 WIB
Foto : Seminar Nasional dengan tema Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana untuk Ketangguhan Masyarakat untuk kepala pelaksana BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (12/10). (Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi BNPB)
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana untuk Ketangguhan Masyarakat untuk kepala pelaksana BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (12/10).
Kegiatan seminar nasional yang menjadi rangkaian giat Peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2022 ini dilaksanakan secara hybrid yang dihadiri 70 orang secara fisik dan 120 orang melalui zoom dan youtube.
Adapun tujuan penyelenggaraan seminar adalah untuk menyampaikan kebijakan sistem penanggulangan bencana untuk para pelaku PB di Indonesia.
Kegiatan seminar dibuka dengan pembicara kunci ketua umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Ir. Harkunti Pertiwi Rahayu, Ph.D. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan seringkali program ketangguhan masyarakat masih berorientasi “membangun” dimana masyarakat sebagai obyek bukan subyek.
“Pendekatan PRB saat ini belum secara holistik dalam mengenali dan memahami konteks lokalitas yang kompleks dan dinamis serta partisipatif yang berorientasi people center," ujar Harkunti.
Dalam pengembangan sistem nasional penanggulangan bencana kedepan, Harkunti menawarkan 4 pendekatan yang dapat digunakan sebagai solusi yaitu evidense based model, model best practice, lesson learned model, dan new model.
Narasumber pertama Dr. Raditya Jati, S.Si, M.Si selaku Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB menyampaikan bahwa tantangan kita sebagai negara kepulauan, dalam pembangunan nasional sejauh mana kita bisa mewujudkan bangsa yang resiliensi.
"Kedepan perlu dilakukan evaluasi untuk membangun efektifitas sistem PB dimasa depan secara sistemik," ungkap Radit.
Sementara itu, Diah lenggogeni, ST, M.Sc dari Direktorat Tata Ruang, Pertanahan dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas menyampaikan bahwa terdapat 5 fokus area penguatan ketahanan bencana yang sedang didorong yaitu pembangunan satu data bencana terintegrasi, penguatan sistem peringatan dini bencana terpadu, penguatan ketahanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan yang kolaboratif, dan peningkatan investasi dan sinergi pembiayaan.
Dalam kesempatan lain narasumber Danang Insita Putra, ST, M.Si (Han), Ph.D dari direktorat Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana & Kebakaran, Kemendagri menyampaikan bahwa dengan karakteristik negara Indonesia yang cukup unik, kepulauan, besarnya luasnya wilayah, maka pendekatan desentralisasi dalam penanggulangan bencana adalah penting.
“Penguatan Pemda dalam rangka strategi mendekatkan layanan di daerah perlu didorong untuk seluruh daerah,” ujarDanang.
Dari kegiatan seminar, terdapat 5 hasil rumusan yang disimpulkan oleh tim perumus yaitu:
1. Sistem nasional penanggulangan bencana adalah undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
2. Resiliensi yang dinamis dan inklusif sebagai bagian dari antisipasi peningkatan kerentanan sosial akibat bonus demografi dan urbanisasi
3. Partisipasi kolaboratif antara pemerintah dan non pemerintah perlu dikapitalisasi untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana
4. Keterpaduan dan penggunaan big data dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat diperlukan
5. Evaluasi sistem nasional penanggulangan bencana dilakukan dengan memperhatikan dinamika kebaruan jenis, metode, dan khazanah penanggulangan bencana
Selain menghadirkan narasumber utama dari BNPB, Kemendagri, dan Bappenas, turut hadir juga narasumber penanggap yang mewakili dari Unsur Pengarah BNPB (dr. Fuadi Darwis MPH, Ir. Bambang Munadjat, ME., KTT., POM., GMMDP, Rahmawati Husein, MCP, Ph.D, dan Prof. Ir. H. Sarwidi, MSCE, Ph.D) serta dari Praktisi Kebencanaan (Ir. Fatchul Hadi, Dipl. HE), dari IABI (Ir. Sugeng Triutomo, DESS), dan Perencana Ahli Utama Bappenas (Ir. Hermani Wahab, M.Sc,).
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB