BNPB Dukung Kesiapan Parliamentary Speakers Summit Jelang G20
17 Sep 2022 01:55 WIB
Foto : Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi pada kegiatan focus group discussion dengan tema “Stronger Parliaments for Sustainable Recovery: Mitigating Climate Emergencies through Green Economy yang berlangsung pada Kamis (15/9). (Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB/Tasril Mulyadi)
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan menjadi tuan rumah the 8th G20 Parliamentary Speakers Summit atau P20 pada 6 sampai 7 Oktober 2022. Kegiatan tersebut nantinya akan diawali dengan Parliamentary Forum pada 5 Oktober 2022.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Deputi Bidang Pencegahan berpartisipasi dalam kegiatan focus group discussion (FGD) jelang P20, dengan tema “Stronger Parliaments for Sustainable Recovery: Mitigating Climate Emergencies through Green Economy” yang berlangsung pada Kamis (15/9). Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menyampaikan materi dengan pembahasan dampak bencana iklim pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
“Melalui diskusi ini, kita mendapatkan beragam pengalaman dalam merancang strategi untuk mendapatkan dukungan dalam negeri dari pemangku kepentingan domestik yang relevan, termasuk partai politik, universitas dan lembaga pemikir, media, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal,” ujar Prasinta.
Pada kesempatan itu, Fadli Zon selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014–2019 menyampaikan kegiatan (FGD) ini dimaksudkan untuk memanfaatkan hasil-hasil aktivitas BKSAP terkait ekonomi hijau dan memasukkan unsur-unsur tersebut ke dalam tema yang lebih besar yaitu memperkuat parlemen dalam upaya pemulihan berkelanjutan dengan konteks G20.
Adapun tujuan diskusi tersebut untuk memantik diskursus anggota parlemen lintas Komisi dan Badan mengenai peran parlemen dalam mitigasi dampak kedaruratan iklim, menelaah area-area strategis yang dapat mengadopsi kerangka ekonomi hijau dan biru dalam upaya penanganan kedaruratan iklim serta memberikan masukan terkait aksi iklim, ekonomi hijau, dan ekonomi biru untuk disertakan dalam P20 Summit Outcome/Leaders Declaration/Statement.
Sementara itu, DPR RI telah bekerja sama secara erat untuk meningkatkan peran parlemen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim melalui Environmental Democracy Initiative.
Melalui dukungan UK Department for Business, Energy, and Industrial Strategy (BEIS) dan di bawah kerangka UK Partnership for Accelerated Climate Transition (UK PACT) programme, The Westminster Foundation for Democracy (WFD) telah bekerja bersama DPR RI untuk membangun keahlian dan kapasitas internal parlemen guna menjaga pelaksanaan strategi aksi iklim Pemerintah Indonesia dalam mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) yaitu pengurangan emisi karbon tanpa syarat 29% dan 41% dengan dukungan internasional.
P20 Summit bertujuan sebagai forum yang menjembatani parlemen negara-negara G20 dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan memberikan rekomendasi pada berbagai agenda dan prioritas G20.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
